Apalagi, beberapa daerah di Jatim hingga saat ini belum bisa melaksanakan program tersebut. Dari 12 kabupaten/kota yang menjadi pelaksanaan e-KTP, saat ini rata-rata baru berjalan 22 persen.
"Semua pihak termasuk para kepala daerah resah. Bila memang Kemendagri belum siap menjalankan e-KTP, lebih baik ditunda daripada terus dipaksakan. Gubernur Jatim harus ikut mendesak ke Mendagri," tegas Ketua Dewan Pembina DPD Partai Nasdem Jatim Hasan Aminuddin di kantornya, Jl Raya Darmo 8 Surabaya, Kamis (15/12/2011).
Dia menuturkan, permasalahan program dari Kemendagri itu bermula dari terlambatnya peralatan yang harusnya datang pada Agustus, namun baru datang pada September 2011. Selain itu, jumlah peralatan yang digunakan masih minim.
Di Jatim, menurut Hasan yang juga Bupati Probolinggo ini, program e-KTP dilaksanakan di 12 daerah, yakni Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Batu, Kota Blitar, Surabaya, Sampang, Ngawi, Pemekasan, dan Sidoarjo.
Dari 117 Kecamatan di 12 daerah itu dibutuhkan sekitar 549 alat pembuatan e-KTP. Namun, hingga kini peralatan yang sudah didatangkan masih 234 alat. Sehingga ada kekurangan 315 lagi.
"Ini kan kacau. Kami khawatir keterlambatan ini akan menimbulkan persoalan di tengah masyarat. Agar tidak menimbulkan masalah, kami minta Gubernur Jatim segara mengambil langkah-langkah agar bila e-KTP ini gagal tidak berdampak bagi masyarakat," tukas pejabat yang juga Ketua Ormas Nasional Demokrat Jatim ini.
Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak membuang KTP yang lama, meski sudah habis masa berlakunya. Ini sebagai tindakan mengantisipasi gagalnya pelaksanaan e-KTP di Jatim. [tok/but]
Sumber: beritajatim.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar